LPG 3 Kg Makin Sulit, Akankah Marak Perdagangan Gelap?

Jakarta, Nikiberitabali.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa tidak ada pengurangan kuota atau subsidi LPG 3 kg. Namun, kebijakan baru yang mewajibkan pembelian di pangkalan resmi justru menimbulkan kendala di lapangan.

Jika sebelumnya masyarakat bisa mendapatkan LPG 3 kg hanya dalam jarak 100 meter di pengecer, kini mereka harus berjalan hingga 1 kilometer ke pangkalan resmi. Di pelosok, jarak ini bahkan bisa mencapai 5-10 kilometer.

Dengan larangan pengecer menjual LPG 3 kg, seluruh distribusi kini bertumpu pada pangkalan resmi. Namun, muncul pertanyaan: Apakah kuota LPG di pangkalan akan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?

Banyak warga mengeluhkan stok LPG di pangkalan cepat habis, sehingga mereka harus menunggu lama atau mencari alternatif lain. Jika pasokan tidak mencukupi, masyarakat akan semakin kesulitan, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat distribusi.

Kondisi ini membuka peluang bagi munculnya perdagangan gelap LPG 3 kg.

Sebelumnya, sudah sering terjadi LPG subsidi disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Beberapa modus yang biasa terjadi:

• Penimbunan stok LPG di daerah tertentu untuk dijual dengan harga lebih tinggi.

• Pengalihan LPG subsidi ke sektor industri yang seharusnya menggunakan gas nonsubsidi.

• Pengecer ilegal menjual dengan harga jauh di atas HET karena masyarakat tidak punya pilihan lain.

Dengan regulasi baru, kondisi ini bisa semakin parah. Masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG di pangkalan resmi kemungkinan besar akan mencari di pasar gelap, meskipun dengan harga lebih mahal.

Bahlil, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, mengakui adanya gejolak di lapangan akibat kebijakan ini. Namun, ia meminta masyarakat bersabar karena pemerintah ingin memastikan subsidi LPG benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Sementara itu, Pertamina memastikan harga LPG 3 kg di pangkalan resmi tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah. Jika ada keluhan harga tinggi, kemungkinan besar LPG dibeli di luar pangkalan resmi.

Pertamina terus memperluas jaringan pangkalan resmi dengan program One Village One Outlet (OVOO), termasuk mengajak para pengecer menjadi pangkalan resmi. Namun, banyak masyarakat mempertanyakan efektivitas kebijakan ini, terutama di daerah pelosok yang aksesnya terbatas.

Jika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 kg atau menemukan pangkalan yang menjual di atas HET, mereka dapat melaporkannya ke Call Centre 135.

Namun, tanpa pengawasan ketat, kebijakan ini justru bisa memperburuk situasi. Jika stok LPG di pangkalan terbatas dan masyarakat semakin sulit mengaksesnya, perdagangan gelap LPG 3 kg bisa semakin marak. Pemerintah diharapkan segera mengantisipasi hal ini sebelum masyarakat semakin terbebani. (jk)