Krisis Sampah di Bali: Perlu Solusi Cepat dan Berkelanjutan

Bali, Nikiberitabali.com – Bali menghadapi darurat sampah yang membutuhkan solusi cepat dan berkelanjutan. Hal ini mengemuka dalam Diskusi Bali Bicara Darurat Sampah, yang digelar Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Pemerintah Provinsi Bali pada Senin (10/2).

Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada 2024 Bali menghasilkan 1,2 juta ton sampah, dengan Denpasar sebagai penyumbang terbesar (360 ribu ton). Sampah organik mendominasi (68,32%), terutama dari sisa makanan dan ranting kayu.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menyebutkan sejak 2000 jumlah sampah di Bali naik 30%, dipicu oleh kurangnya kesadaran masyarakat, lonjakan wisatawan, kurang efektifnya penegakan aturan dan penggunaan plastik sekali pakai.

Sayangnya, TPA Suwung sudah penuh, sementara investasi waste-to-energy (WtE) dinilai mahal. “Solusi terbaik adalah mengurangi sampah dari sumbernya dan mengelolanya di tingkat komunitas,” ujar Fabby.

Menurut I Made Dwi Arbani, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DKLH Bali, Bali mulai bergeser dari sistem TPA ke ekonomi sirkular dengan target 100% sampah terkelola pada 2045. Langkah-langkahnya meliputi membangun TPS3R dan TPST lebih dekat ke masyarakat, memanfaatkan larva BSF untuk mengolah sampah organik, mengubah sampah menjadi biogas (waste-to-energy) dan mendorong gaya hidup minim sampah.

Direktur PPLH Bali, Catur Yudha Hariani, menegaskan pentingnya aturan yang jelas dan edukasi masyarakat. “Perlu kolaborasi semua pihak agar pengelolaan sampah lebih efektif,” ujarnya.

Kesimpulan: Langkah Solutif untuk Bali yakni kurangi sampah dari sumbernya, kelola sampah lebih dekat ke masyarakat dan terapkan ekonomi sirkular dan edukasi berkelanjutan.

Tanpa aksi nyata, krisis sampah akan berdampak serius pada lingkungan dan pariwisata Bali. (jk)