Proyek Rp100 Miliar Ternyata Gunakan Fiber, Netizen Kecewa

Denpasar, Nikiberitabali.com – Proyek pembangunan Pasar Badung, yang digadang-gadang sebagai pasar termegah di Bali dengan anggaran lebih dari Rp100 miliar, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan salah satu bagian bangunan depan pasar tersebut, yang ternyata terbuat dari material fiber, bukan beton atau bata seperti yang banyak diasumsikan.

Dalam video tersebut, seorang pengunjung mencoba mengetuk bagian bangunan dan menunjukkan bahwa materialnya bukan beton. Netizen pun ramai mempertanyakan kualitas konstruksi pasar yang diresmikan pada 2019 itu. Beberapa bahkan menyebut material fiber tersebut mulai keropos dan rapuh, menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dan ketahanan bangunan.

Proyek pembangunan kembali Pasar Badung dimulai pada tahun 2017, setelah pasar tersebut mengalami kebakaran besar pada 29 Februari 2016. Pemerintah Kota Denpasar menganggarkan proyek ini untuk membangun ulang pasar yang menjadi ikon ekonomi dan budaya di Bali. Pasar tersebut diresmikan pada 22 Maret 2019 oleh Presiden Joko Widodo.

Proyek ini didanai dengan anggaran yang mencapai Rp100 miliar lebih, yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Bali, dan APBD Kota Denpasar. Pasar ini dirancang sebagai pasar modern dengan fasilitas lengkap, pasar ini memiliki berbagai fasilitas mewah, seperti eskalator, lift, area parkir luas, hingga ruang-ruang dagang yang modern. namun tetap mempertahankan nilai kearifan lokal Bali. Namun, fakta bahwa beberapa bagian bangunannya menggunakan material fiber kini menuai kritik keras.

Banyak warga menilai bahwa anggaran sebesar itu seharusnya dapat digunakan untuk material yang lebih kokoh dan berkualitas tinggi. Pakar konstruksi yang dimintai pendapat menilai bahwa fiber sebenarnya dapat digunakan pada konstruksi bangunan tertentu, tetapi tidak ideal untuk elemen eksterior yang harus menahan paparan cuaca dalam jangka panjang.

Beberapa netizen mulai menggali lebih dalam tentang detail proyek tersebut. Mereka mempertanyakan bagaimana anggaran yang begitu besar dikelola dan meminta transparansi dari pihak yang bertanggung jawab. Isu ini menambah panjang daftar proyek infrastruktur di Indonesia yang dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.